Ini Kata Deputi KS PK BKKBN Soal Kasus Stunting 

Ini Kata Deputi KS PK BKKBN Soal Kasus Stunting 

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI mengklaim kasus stunting secara nasional menurun signifikan. Jika tahun 2013 lalu mencapai 37 persen, tahun 2018 lalu hanya 30,8 persen.

Demikian dikatakan Deputi KS PK BKKBN RI Dr dr M Yani M Kes PKK membukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola proyek prioritas pencegahan stunting, Kamis (4/4/2019) di Pekanbaru.

"Secara nasional kasus stunting, 2018 prevalensi stunting ini turun dibandingkan 2013 yang lalu mencapai yaitu 37 persen. Sekarang 30,8 persen," kata dia.


Lanjutnya, meski penurunannya luar biasa signifikan, yang menarik hal yang berhubungan dengan stunting ini tidak banyak berubah. Seperti lingkungan yang membuat kasus stunting ini terjadi.

"Mudah-mudahan pola asuh, juga berubah menuju ke lebih baik terkait dengan sanitasi, kemendes juga sudah berinisiasi untuk semacam membangun MCK dan air bersih," jelasnya.

Sebab, kata dia, secara umum ada tiga penyebab stunting. Yang pertama berhubungan dengan asupan gizi. Kalau berhubungan dengan asupan gizi, ada kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan ini, seperti kementerian pertanian.

Kedua terkait dengan polah asuh, ada di BKKBN. Penyebab yang ketiga, juga tidak kalah penting adalah infeksi infrastruktur, yakni hygiene dan sanitasi. Tiga hal inilah yang menyebabkan stunting.

Kata dia, kesehatan hanya 30 persen, 70 persen itu ada di luar kesehatan. Sehingga penanganan atau pencegahan stunting ini dikerjakan bersama-sama. Di samping itu, tentu kementerian kesehatan atau dinas kesehatan dan melibatkan lintas sektor.

"Inilah yang kita lakukan baik di pusat sampai ke daerah. Stunting ini seperti yang dikatakan tadi, asupan itu hanya sepertiga. Pengetahuan ibu juga berpengaruh. Ini akan diubah dengan penyuluhan, kita tahu daerah stunting sebagian besar berada di daerah yang sulit terjangkau, bahkan tidak pernah didatangi. Jadi salah satu kendala," jelasnya.

"Tapi walaupun jauh, semua daerah yang sudah ditetapkan pemerintah menjadi daerah stunting itu harus kita tuntas," tambahnya.

Ia menambahkan, Stunting ini memang menjadi proyek nasional yang pencegahannya dikoordinasikan langsung di bawah wakil presiden Jusuf Kalla. Untuk itu banyak melibatkan banyak kementerian atau lembaga, termasuk salah satunya adalah BKKBN.

"Tentu masing-masing sesuai dengan porsinya. Dalam pencegahan stunting ini ada yang sifatnya sensitif, ada yang sifatnya spesifik. Kalau sensitif itu memang betul-betul, dikerjakan oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan yang lain dikeroyok rame-rame," paparnya.

Reporter: Andika